.:: BERITA UTAMA ::.
Kupang-INFO_PAS - Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bidang Sosial, Kosmas Harefa mengunjungi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang (LPKA Kupang) didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur (Kakanwil Kemenkumham NTT), Marciana D Jone dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Jonson Siagian, Kamis (02/05).
Kedatangan Staf Ahli Menteri dan Rombongan tersebut disambut secara langsung oleh Kepala LPKA Kupang, Lukas Laksana Frans dan jajaran. Anak Binaan juga dilibatkan dalam kegiatan penyambutan melalui pertunjukan sandi huruf menggunakan bendera semaphore. Pertunjukan ini sebagai bukti pembinaan pramuka di LPKA Kupang yang telah dilaksanakan dengan kerja sama Kwarcab Kota Kupang.
Setelahnya Kepala LPKA Kupang menjelaskan beberapa pelayanan dan inovasi yang telah dilaksanakan diantaranya ibadah anak binaan di luar tembok LPKA. "Pembinaan di LPKA Kupang didasari atas minat dari anak binaan diantaranya kegiatan Pramuka, pelatihan bermusik, menari, dan menulis, untuk pendidikan kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang melalui SKB SPNF Kota Kupang yakni menyediakan pendidikan paket C. Salah satu layanan inovasi yang kami laksanakan yaitu anak binaan dapat beribadah di luar LPKA Kupang sesuai dengan agamanya sebulan sekali. Tentunya kegiatan ini telah diketahui oleh Ibu Kakanwil dan Bapak Kadivpas serta melalui SOP yang telah ditetapkan," papar KaLPKA Kupang.
Staf Ahli Mentri Hukum dan HAM Bidang Sosial memuji pembinaan yang telah dilaksanakan dan memberi penguatan bagi anak binaan LPKA Kupang. "Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan telah sangat baik karena melibatkan berbagai stakeholder. Anak binaan tetap mengikuti kegiatan yang telah dirancang oleh bapak ibu petugas. Perbaharui mental dan akhlakmu selama menjalani masa pidana di dalam LPKA Kupang maka niscaya masa depan yang baik akan ada padamu," ujar Kosmas Harefa.
Kakanwil Kemenkumham NTT dan Staf Ahli Menkumham Bidang Sosial berjabat tangan dengan anak binaan LPKA Kupang dilanjutkan dengan mengunjungi bagian wisma hunian. Kosmas Harefa memuji kebersihan wisma hunian anak binaan tersebut. Hal ini terlihat dari setiap kali Kosmas memasuki ruang hunian ia mengangkat jempol dan memuji kebersihan kamarnya. Tidak lupa setiap anak yang menyalimnya disapa dan diberi penguatan agar sangup dalam menjalani masa pidananya.
KUNJUNGI LPKA KUPANG, STAF AHLI MENTERI HUKUM DAN HAM BIDANG SOSIAL PUJI KEBERSIHAN WISMA HUNIAN DAN BERI PENGUATAN BAGI ANAK BINAAN
Admin upt
Kupang-INFO_PAS - Staf ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Sosial, Kosmas Harefa memberikan penguatan reformasi birokrasi bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kanwil Kemenkumham NTT) yang dipimpin oleh Marciana D. Jone dan jajaran, Kamis (02/05). Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Kota Kupang secara langsung dan yang di luar Kota Kupang mengikuti secara daring.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WITA ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTT dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum NTT, Jonson Siagian. Bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone menjelaskan keberhasilan dan tantangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini.
"Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kanwil Kemenkumham ini tentunya banyak mengalami kendala diantaranya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas yang mana ada UPT yang belum dipugar selama lebih dari empat puluh tahun setelah dibangun. Hak dasar narapidana seperti mendapatkan makan dan minum, mengingat sekarang ini harga barang pokok yang tengah melambung tinggi. Tentunya para vendor akan kesulitan dalam menyediakan bahan makanan. Hak dasar lainnya yaitu biaya kesehatan warga binaan pemasyarakatan yang masih minim. Tidak semua WBP mempunyai BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat. Tentunya dengan kendala-kendala ini menyulitkan kami dalam meraih WBK maupun WBBM" ujar Kakanwil Kemenkumham NTT.
Staf Ahli Menteri Bidang Sosial tersebut menanggapi bahwa dari hasil peninjauan di beberapa UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang berada di Kota Kupang pada hari sebelumnya. "Dari hasil peninjauan kemarin di UPT Lapas Kupang, Rudenim Kupang, Lapas Perempuan Kupang dan Rutan Kupang, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik terlihat dari lingkungan yang asri dan bersih. Walaupun memiliki banyak kekurangan dapat diupayakan dengan kerja sama dari berbagai pihak dan stakeholder seperti pemerintah daerah," ujar Kosmas Harefa.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta reformasi birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan sosialisasi materi ini diikuti secara langsung oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, Lukas Laksana Frans. Sementara para pejabat pengawas dan pejabat pelaksana mengikuti melalui zoom meeting di Aula LPKA Kupang.
BERI PENGUATAN TUSI DAN REFORMASI BIROKRASI, STAF AHLI MENTERI HUKUM DAN HAM BIDANG SOSIAL ADAKAN SOSIALISASI BAGI KANWIL KEMENKUMHAM NTT
Admin upt
Kupang-INFO_PAS - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Abraham Paul Liyanto melaksanakan kunjungan kerja reses dalam kaitan tugas pengawasan rutin di Kantor Wilayah Kwementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Selasa (30/04). Anggota DPD daerah pemilihan NTT disambut oleh Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone bersama para Kepala Divisi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Kupang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, pukul 10.00 WITA, Selasa (30/4).
Kehadiran Abraham Paul Liyanto ini membuka ruang diskusi dengan seluruh jajaran Kanwil Kemenkumham NTT termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta pelayanan publik. Para Kepala UPT yang berada di luar Kota Kupang mengikuti pertemuan ini secara daring.
Kakanwil Kemenkumham NTT mengungkapkan terima kasih atas kehadirannya. "Terima kasih kepada Bapak Abraham Paul Liyanto yang telah berkenan hadir bersama kami di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. Semoga dengan kunjungan bapak disini dapat meneruskan rencana pembangunan yang telah direncanakan sehingga kedepannya banyak perubahan ke arah positif.
Dalam diskusi yang berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Abraham Paul Liyanto mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil Kemenkumham NTT beserta UPT yang dinilai memuaskan. "Saya sewaktu masuk ke Kanwil Kemenkumham NTT, serasa tidak sedang memasuki instansi pemerintah, tetapi sudah sama seperti di Bank. Artinya banyak perubahan yang telah dilakukan di kantor ini. Saya juga pernah mengunjungi Lapas Kupang dan Lapas Perempuan Kupang pelayanan publik yang dilaksanakan juga sangat baik, halaman juga bersih dan tertata. Demikian juga perpanjangan paspor yang dilakukan di Kanim Kupang, pelayanannya juga sangat memuaskan. Saya harap pelayanan seperti ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar masyarakat sebagai pengguna layanan menjadi lebih percaya" ujar Abraham Liyanto.
Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang (LPKA Kupang), Lukas Laksana Frans yang mengikuti kegiatan secara langsung mengungkapkan bahwa dengan kunjungan anggota DPD RI ke Kanwil Kemenkumham NTT dapat meningkatkan kinerja kita. Kegiatan kunjungan ini juga diikuti oleh para pejabat di lingkungan LPKA Kupang secara daring di aula LPKA Kupang.
KEPALA LPKA KUPANG HADIRI KUNJUNGAN ABRAHAM PAUL LIYANTO DI KANWIL KEMENKUMHAM NTT
Admin upt
Kupang-INFO_PAS - Tim Zona Integritas (ZI) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang (LPKA Kupang) yang diketuai oleh Darius Tage Wea mengadakan rapat guna menindaklanjuti Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham NTT sehari sebelumnya. Rapat ini dilaksanakan di Aula LPKA Kupang pukul 08.00 WITA, Selasa (30/04).
Dalam rapat tersebut Darius mengungkapkan pentingnya penggunaan sisumaker dalam persuratan. "LPKA Kupang telah diusulkan bersama 11 satuan kerja lainnya untuk berkontestasi dalam Wilayah Bebas Dari Korupsi. Bahkan satker kita menduduki persentasi penialaian tertinggi. Oleh karenanya rapat ini penting diadakan untuk membahas kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan zona integritas di LPKA Kupang pada triwulan kedua ini. Dari hasil sosialisasi kemarin di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, dipaparkan bahwa salah satu hal penting dalam penilaian data dukung WBK yaitu penggunaan sisumaker pada persuratan dan laporan yang sesuai dengan tata naskah dinas. Saya berharap setiap ketua pokja dan anggotanya agar dapat memperhatikan hal tersebut," Ujar Kepala Subag Umum LPKA Kupang.
Tim Zona Integritas yang terdiri dari enam pokja ini mengikuti rapat dengan semangat dan komitmen. Setiap pokja mengungkapkan hal-hal yang dilaksanakan selama bulan berjalan B06 ini.
Kesempatan ini dibahas data dukung yang dibutuhkan pada B06 pada aplikasi erb.kemenkumham.go.id. Salah satu data dukung yang menjadi perhatian dari peserta rapat yaitu keterbukaan informasi publik. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan, Roby Therik mengemukakan bahwa perlu dilaksanakannya penempelan DIPA LPKA Kupang pada papan pengumuman. "Salah satu bentuk keterbukaan informasi publik yaitu DIPA LPKA Kupang perlu dibuat dalam bentuk poster sehingga ditempelkan area yang mudah dilihat, walaupun telah dilakukan publikasi melalui website LPKA Kupang. Hal ini perlu dilakukan untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan," ujar Kasubsi Bimkemastas tersebut.
Kepala LPKA Kupang, Lukas Laksana Frans ditemui terpisah menyampaikan kepada seluruh tim pokja untuk senantiasa semangat dan berkomitmen dalam upaya membangun ZI menuju WBK di tahun ini. “Harapannya semua anggota tim pokja dapat lebih aktif dalam memenuhi seluruh data dukung,” Ujar Kepala LPKA Kupang.
TINDAK LANJUT SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, TIM ZI LPKA KUPANG ADAKAN RAPAT
Admin upt
Kupang, INFO_PAS - Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang (LPKA Kupang), Lukas Laksana Frans dan Tim Zona Integritas (ZI) mengikuti sosialisasi Pembangunan ZI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur secara luring bertempat di Aula Kanwil Kemenkumham NTT pukul 10.00 WITA, Senin (29/04).
Sosialisasi ini dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Berdampak. Pemahaman tentang Zona Integrasi yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.
Kegitan dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi, Rakhmat Renaldy yang mewakili Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D. Jone. Dalam sambutannya, Rakhmad mengungkapkan bahwa terdapat 11 satker dan 1 satker yang diusulkan memperoleh WBK dan WBBM. "Sepuluh satuan kerja yang diusulkan untuk maju ke kontestasi WBK hasil penilaian tim verifikasi Kanwil Kemenkumham NTT diantaranya LPKA Kupang, Lapas Terbuka, Lapas Waikabubak, Lapas Ende, Lapas Kalabahi, Bapas Kupang, Rutan Larantuka, Lapas Baa, Rupbasan Kupang, Kanim Atambua dan Rudenim Kupang. Satu satuan kerja diusulkan untuk memperoleh WBBM yakni Lapas Kupang. Kanwil Kemenkumham NTT juga diusulkan untuk memperoleh WBK," papar Kadivmin Kanwil Kemenkumham NTT.
Kegiatan Penguatan ini dilakukan secara daring oleh perwakilan dari Biro Perencanaan Kemenkumham RI, Andhika selaku Koordinator Sub Reformasi Birokrasi. Salah satu penekanan dari Andhika yaitu tentang pembuatan laporan. "Pembuatan laporan dibuat secara baik dengan merangkai kalimat awal sampai dengan pencapaian kegiatan dengan melampirkan foto ditambah keterangan alur foto, sesuai dengan peraturan tata naskah dinas. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, lebih diutamakan terhadap perbaikan layanan tersebut yang dapat dijadikan Inovasi sehingga menjawan kebutuhan masyarakat," papar Andhika.
Di akhir pertemuan, Kepala LPKA Kupang mengungkapkan akan bekerja keras guna memperoleh predikat WBK tahun 2024. "LPKA Kupang tentunya akan bekerja keras dalam pemenuhan data dukung yang diperlukan untuk penilaian WBK 2024," ujar Kepala LPKA Kupang.